TKSK sekaligus Sekdes di kecamatan Cigeulis jadi sorotan aktivis.

Pandeglang, posindonennews

Tenagak Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) sekaligus Sekdes yang rangkap jabatan menjadi sorotan aktivis di kecamatan cigeulis, Agung Lodaya dirinya memenilai bahwa itu sudah melanggar uu no 6 tahun 2014 karena akan mengganggu tugas dan tanggung jawabnya didesa, dan ini harus mendapat perhatian serta tindakan tegas dari DPMPD kabupaten pandeglang.

“Jelas dalam pasal 51 uu no 6 tahun 2014 yg melarang perangkat desa merangkap dengan jabatan lain karena akan mengganggu tugas dan tanggung jawabnya dalam memajukan desa, oleh karenanya saya berharap agar DPMPD kab. Pandeglang harus ngambil tindakan tegas,” kata agung lodaya senin, (08/11/2021).

Walaupun dalam aturan permensos no 28 tahun 2018 tentang TKSK tidak di jelaskan larangan tksk rangkap jabatan, tapi tugasnya lumayan berat karena harus berada di tengah – tengah masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah salah satunya untuk melancarkan program – progam kesejahateraan sosial dari pemerintah dan kalau hal itu tetep di biarkan bakal berdampak ketidak merataan atas penyaluran program pemerintah di cigeulis.

“Dalam permensos no 28 thn 2018 tidak di jelaskn larangan tksk rangkap jabatan tapi akan mengganggu kelancaran dan kemerataan program kesejahteraan sosial di kecamatan cigeulis karena kami menduga akan ada ketidak profesionalan yang nantinya hanya menguntungkan desanya saja,” tutur agung.

Agung juga menduga hal tersebut menjadi salah satu sumber masalah penyaluran BPNT di cigeulis yang banyak masalah bahkan beberapa e-warung di cigeulis lambat menyalurkan program sembako TKSK diam saja, menurut agung hal itu harus menjadi pertimbangan yg serius untuk DINSOS kab. Pandeglang.

“dampaknya lumayan besar carut marut pembagian BPNT di cigeulis yang sering lambat dan tidak sesuai dengan jadwal yg di tentukan pemkab hal ini harus jadi pertimbangan bagi dinsos kalo mau mempertahankan TKSK tersebut,”tutup nya.

Untuk diketahui TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan.

Dens/deny/pn