Politisi Partai Golkar itu berpendapat, penyelenggaraan Formula E sebagai ajang olahraga intenasional

Jakarta, posindonennews
Kabar terbaru terkait penyelenggaran Formula E oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini mendapat sorotan. Dikabarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melacak aliran dana ajang internasional itu. Langkah KPK ini mendapat respon dari Ketua MPR Bambang Soesatyo, senin (29/11).
Menurut Bambang, penyelidikan yang tengah dilakukan lembaga antirasuah itu harus dipisah dengan kegiatan olahraga balap mobil listrik yang akan diselenggarakan.
“Kita harus belajar antara perbuatan pidana dengan kegiatan olahraga harus dipisah, jadi jangan dipukul rata, bahwa ada pihak-pihak atau orang nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan kerugian negara, silakan diproses,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen.
Politisi Partai Golkar itu berpendapat, penyelenggaraan Formula E sebagai ajang olahraga intenasional harus tetap dijalankan dan disukseskan oleh semua pihak. Apalagi, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan dana untuk penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.
“Uang yang kita bayarkan tidak mungkin bisa kembali, itu artinya apa? Kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya, harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita,” ucap Bambang yang juga menjadi steering committee penyelenggaraan Formula E.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan mendalami apakah uang yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut benar-benar masuk ke pihak yang berwenang.
“Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian dan transfernya ke mana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan ya misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya (akan didalami),” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Supriyadi/pn