KETUA DPRD KAB,TANGGERANG KROCESK IZIN PEMAMFATAN LOKASI INTILAND GROUP, SUDAH BENARKAH..
KETUA DPRD KAB,TANGGERANG KROCESK IZIN PEMAMFATAN LOKASI INTILAND GROUP, SUDAH BENARKAH..
Tigaraksa, posindonesianews.id
Agung Intiland Group kembali mangkir dari panggilan DPRD Kabupaten Tangerang untuk hearing pendapat, Rabu, 21 April 2021.
GB Agenda hearing untuk membahas pelaksanaan izin lokasi yang diperoleh Agung Intiland Group meliputi PT. Teluknaga Naga Perkasa, PT Agung Inti Land, PT Bangun Laksana Persada, PT Bangun Graha Persada, dan PT Agung Graha Land.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan, pihaknya tengah mengkroscek sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan lahan dari surat keputusan (SK) izin lokasi yang diperoleh dari pemerintah daerah.
“Kalau pemanfaatan izin lokasi kan sudah masuk kepada pelaksanaan fisik. Maka kalau sudah dipercayakan, harus dilihat juga kapabilitas pengusaha dan kredibelitas perusahaan ini harus dilihat,” ujar Kholid kepada wartawan.
Menurut dia, ketika sudah penyerahan izin lokasi, sejatinya pihak perusahaan wajib melaksanakan progres dan ada nya pelaporan kepada dinas terkait untuk diberikan evaluasi sesuai amanat peraturan yang berlaku.
“Ini kan terkadang pengembang main-main. Ketika mendapat izin lokasi, dia santai-santai tidak disesuaikan dengan kapasitas keuangan perusahaan,” papar Kholid.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang Wahyu Nugroho menambahkan, pihaknya akan menindak tegas apabila pemanggilan ketiga kali tidak hadir.
“Kita akan lakukan sidak ke lapangan,” ujarnya.
Wahyu mengaku, tidak mengetahui secara detail sejauh mana progres pemanfaatan tanah dari izin lokasi Agung Intiland Group yang sudah diperolehnya. Disinggung persoalan yang tengah menjadi sorotan dewan, dibeberkan Wahyu ialah pemanfaatan lahan yang belum maksimal dan progres kedepannya.
“Makanya kita kan belum bisa mempertanyakan karena kan mereka tidak hadir,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perizinan DPMPTSP Kabupaten Tangerang Agus Supriyatno mengakui, pihaknya belum pernah melakukan evaluasi per triwulan terhadap pelaksanaan izin lokasi tersebut.
“Evaluasi belum kita lakukan, tapi saat ini kita dengan dewan berkordinasi untuk membahas persoalan itu juga,” ujarnya.
Agus mengatakan, pihaknya beberapa hari terakhir baru menyamakan persepsi dengan legislatif untuk tindakan tegas selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, Kasie Penataan dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Tangerang Tuhu Endarto mengaku, sepakat terhadap tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi yakni monitoring evaluasi kepada perusahaan yang bersangkutan.
“Untuk pelaporan triwulan itu yang akan kita kejar,” ujarnya.
Lanjut Tuhu, pihaknya mengklaim sebelum hearing dilakukan sudah mengirim surat kepada Agung Intiland Group perihal meminta laporan pelaksanaan izin lokasi yang diperoleh.
“Sudah semua kami kirim surat. Sebetulnya sudah ada aturan itu sejak lama, bahwa tiga bulan sekali harus lapor. Kalau ini kan tidak ada laporan, maka kita surati. Nanti kami lihat reaksi nya seperti apa,” bebernya (RIP/Whidi/anita/pn)
