Heri Mulianto,S.ST,M.Si, dalam sambutannya memaparkan bahwa, kompleksitas persoalan kasus pertanahan di kota tangerang.
Tangerang, posindonesianews.id.
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota tangerang sosialisasikan pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan tahun 2024 dengan sub tema.
“Pentingnya pemeliharaan tanda batas dan penguasaan fisik hak atas tanah dalam mencegah terjadinya kejahatan pertanahan“.
Kegiatan yang berlangsung di ruang aula kantor pertanahan kota tangerang merupakan instrumen dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.
Sehingga, effort ini dapat mencegah serta menekan permasalahan pertanahan di masyarakat,sekaligus juga dapat memberikan wawasan serta pemahaman terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di dalam menghindari terjadinya persoalan serius dalam pertanahan tersebut,Selasa 29/10/2024.
Kepala kantor pertanahan kota tangerang Heri Mulianto,S.ST,M.Si menghadirkan empat (4) narasumber kepala bidang yang berkompeten dalam divisi.
Pengendalian penanganan perkara dan sengketa Joko Subagyo, S.H.,M.T.
Pengadilan Negeri (PN) Kota Tangerang, Masduki S.H
Kejaksaan Negeri Tangerang Kota diwakili Fathur Rozi S.H
Kepala Unit Harda Reskrim AKP Gusti Arsad S.H.,M.H kanit II satreskrim Polresta Tangerang beserta ASN (Aparatur Sipil Negara) BPN kota tangerang, juga lurah dari beberapa wilayah di kota tangerang.
Heri Mulianto,S.ST,M.Si, dalam sambutannya memaparkan bahwa, kompleksitas persoalan kasus pertanahan di kota tangerang cukup tinggi dimana terdapat permasalahan sengketa tanah dan permasalahan perkara pertanahan.
“Penangan khusus ini diperlukan kolaborasi dan dukungan bersama dengan instansi aparat penegak hukum (APH) terkait seperti POLRI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan Negeri,” tuturnya.
Di samping itu, direktur pengendalian penanganan perkara dan sengketa Joko Subagyo, S.H.,M.T menjelaskan bahwa, ketentuan hak atas nama negara asing dan seterusnya, masih diklaim sebagai hak tertentu para ahli waris.
Hak kepemilikan atas tanah yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda (Hak Eigendom).
Secara ketentuan keimigrasian hak ini harusnya memang sudah tidak diberlakukan, melainkan adanya hak prioritas.
“Hak-hak eigendom yang tadinya pribumi atau WNI itu memang langsung menjadi hak milik tanpa terkecuali,
Akan tetapi dalam waktu 6 bulan pada saat berlakunya di UUPA tidak di proses menjadi hak milik.
Maka secara otomatis kantah menyatakan pada waktu itu, tidak akan menjadikan hak guna bangunan dan habis jangka waktunya,” paparnya.
Seksi tindakan pidana khusus Kejaksaan negeri kota tangerang Fathur Rozi S.H mengungkapkan, penanganan sengketa pertanahan, konflik pertanahan dan perkara pertanahan yang menurutnya berbeda-beda.
Untuk itu, perselisihan dengan mempunyai kecenderungan yang membawa dampak luas secara sosio-politis.
Hal ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui peradilan) dan jalur non-litigasi (di luar peradilan).
“kami akan melakukan pendeteksian dini,guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sebelum terjadinyai tindak pidana pertanahan.
Semaksimal mungkin kita sudah mendeteki agar terhindar dari perkara larut ke pengadilan,” imbuhnya.
Kaporesta tangerang melalui Kepala Unit Harda Satreskrim AKP Gusti Arsad S.H.,M.H menambahkan, di dalam penangan pencegahan sengketa pertanahan yang notabenenya berbeda dengan tindak pidana pada umumnya,
“Untuk penindakan kami harus menunggu keputusan peradilan perdata,siapa yang lebih berhak atas tanah itu.
Jika sudah ada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) baik dari kepolisian, kejaksaan.
Jika terjadi sengketa pertanahan maka, untuk pidananya kami kesampingkan, kemudian kami sarankan terhadap terlapor maupun pelapor untuk mengambil langkah Restorative Justice”,tutur kanit ll harda polres metro tangerang kota.
Pemaparan materi para narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan diakhir acara penandatangan berita acara rencana aksi pencegahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan oleh kepala kantor pertanahan bersama dengan pengadilan negeri, Kejaksaan juga kepolisian kota tangerang yang diwakili.
(Rohim / bpn)
