Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pihaknya polisi dan bersama anggota TNI, agar Fokus pada penembakan terhadap penembakan warga sipil

Jakarta, posindonennews
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pihaknya polisi dan bersama anggota TNI, agar Fokus pada penembakan terhadap penembakan warga sipil yang tewas 17 orang itu, sabtu (05/03).
Pihaknya meminta warga sipil tolong di lindungi dari KKB yang bersenjatah. Bahkan presiden harus memberikan kepada pihak Polisi dan TNI di tuntaskan untuk berantas KKB yang bersenjata, kini sudah banyak warga sipil banyak meninggal oleh ulah KKB.
“Warga Sipil tidak tahu, bahkan warga sipil tidak mempuyai senapan, kenapa mereka di tembak, ini sudah terlalu, bisa melanggar ham, pihak kapolri dan Jendral TNI harus mengambil sikap”, katanya Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo
Bila Perlu tuntaskan sampai akar-akatnya KKB yang bersenjata. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkomitmen melindungi saksi peristiwa penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
“Terhadap karyawan dan warga sipil di Kamp Palapa Timur Telematika (PTT) Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, sudah banyak Warga sipil meninggal dunia, oleh kekerasan KKB”, ujarnya Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo .
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, berharap masyarakat Papua tidak terjebak dalam ketakutan yang sengaja diciptakan oleh pelaku penembakan hingga menewaskan delapan karyawan dan warga sipil di Kamp PTT Distrik Beoga itu, dikutip antara.
“Masyarakat Papua jangan terjebak dalam ketakutan yang sengaja diciptakan pelaku. Khusus kepada masyarakat yang mengetahui peristiwa penembakan di sekitar kamp PTT, tidak perlu takut memberikan informasi kepada aparat keamanan agar pelakunya dapat diproses hukum,” katanya.
Dia menjelaskan beberapa jenis perlindungan dari LPSK yang dapat diakses para saksi dan korban, antara lain perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, rehabilitasi psikologi, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi.
Dae/henry/postn