Praktisi hukum Suhartawan Hutapea, SH yang vokal dari kantor hukum IMS & Associate mengkritik pelayanan

Praktisi hukum Suhartawan Hutapea, SH yang vokal dari kantor hukum

Banten, posindonesianews.id

Praktisi hukum Suhartawan Hutapea, SH yang vokal dari kantor hukum IMS & Associate mengkritik pelayanan. Pengadilan Negeri (PN) Serang Kelas 1A, Provinsi Banten. Advokat/penasihat hukum ini menyayangkan PN Serang Kelas 1A yang kurang memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.

“Saya kecewa dengan pelayanan PN Serang Kelas 1A karena permohonan eksekusi atas putusan Kasasi Nomor 984K/Pdt. Sus-PHI/2019 tanggal 15 November 2020, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” kata Suhartawan kepada pewarta di PN Serang, Senin (29/3/21).

Dia mengungkapkan unek-uneknya kepada tim pengawas dari Pengadilan Tinggi Banten yang secara kebetulan sidak di PN Serang Kelas 1A terkait pelayanan. Suhartawan mengatakan, permohonan kasasi atas putusan perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri serang No.38/Pdt.sus-PHI/2019/PN. Srg, tertanggal 26 Juni 2019, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 984k/Pdt.sus-PHI/2019, tertanggal 15 Nopember 2019.

“Permohonan kami ini untuk memperjuangkan hak mantan karyawan/buruh yang sekarang kehidupannya dibawah rata-rata, buat makan aja susah sedangkan duit ditahan disini (PN Serang) cuma gara gara dari pihak PN bekum menindak lanjuti permohonan eksekusi kami,” ujarnya.

Menurutnya, permohonan eksekusi pada 24 November 2020setiap di- follow-up terkait permohonan eksekusi pihak PN Serang selalu menanggapi tidak memuaskan.

“Kita lawyer aja seperti dibodoh-bodohin, bagaimana masyarakat yang tidak paham hukum. Apakah ini dinamakan pengadilan sehat?” ungkapnya.

“Tadi di loket PTSP sempat nada keras, kenapa, karena itu bentuk kekecewaan saya terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang sangat tidak memuaskan dan mengecewakan,” tegasnya.

Suhartawan yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengkritik soal tentang pelayanan nomor kontak center Pengadilan Serang Kelas 1A.

“Untuk call center tercantum di web minimal diisi orangnya, karena menelepon nomor tersebut bukan gratis, setiap ditelepon kadang tidak diangkat. Setiap diangkat dilempar ke sana kes ini, tidak ada jawaban memuaskan,” terangnya.

Kalau memang belum siap call center online, lanjutnya, mending ditiadakan saja. Bilang aja ditulis manual, jadi pelayanan langsung.

“Buat apa diterapkan begitu, yang ada masyarakat jadi rugi, terutama kami selaku pengacara pencari keadilan,” tandasnya. (Rip-PN)