Untuk penahanan direktur PT. PN lagi di tangguhkan karena belum dapat izin

Banda Aceh, posindonennews
Kejati Aceh Telah menyegal PT. Perikanan Nusantara (PT. PN) telah di layangkan penyegelan dari kejati Aceh, bahwa kasus PT.PN ini dalam taha Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, selasa (04/01)
Dalam penyelidikan sementara di hentikan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan keramba jaring apung dengan nilai kontrak kerja mencapai Rp45,5 miliar.
Pihak Kejati Aceh lagi dalam penangguhan sementara, belum dapat bukti yang lengkap. Karena datanya juga sudah di kantong oleh kejati aceh, tetapi belum dapat izin.
Bahkan kejati Aceh juga lagi menunggu izin dari kementrian Perikanan dan kelautan di jakarta. Setelah mendapat izin akan terus ulang di periksa kembali direktur PT. PN
Asisten Pidana Khusus Kejati Aceh R Raharjo Yusuf Wibisono di Banda Aceh, Selasa, mengatakan penghentian penyidik atas petunjuk Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus).
“Beberapa waktu lalu, penyidik melakukan ekspos perkara ke Jampidsus. Hasilnya, tim Jampidsus memberi petunjuk agar penanganan perkara dihentikan,” kata R Raharjo Yusuf Wibisono.
Didampingi Kepala Kejati Aceh Muhammad Yusuf, R Raharjo Yusuf mengatakan alasan penghentian penyidikan karena perusahaan pengadaan PT Perikanan Nusantara merupakan badan usaha milik negara (BUMN).
asril/maulana/netty/pn