Jangan pemilihan presiden dan wakil presiden sudah 2 kali menjabat, sedangkan ke 3 kali wakil, ini akal-akalan saja.

JAKARTA – posindonesianews.id
Untuk yang sudah 2 kali menjabat jadi presiden tidak dapat mencalon ke 3 kali sebagai wakil presiden.
Ini akal-akalan saja, kok mau menabrak rambu-rabu hukum.
Pada hal itu disahkan prrsidan tetapi MPR dan DPR.
“Kami sebagai wakil MPR dan berserta partai politik sudah sepakat mengacu pada undang-undang”, kata syarif.
Ini ada apa sebenarnya, bersrti ini ada kecurangan politik di mainkan.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2023 yang menegaskan.
Bahwa jabatan presiden yang sudah menjabat dua periode tidak bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres).
MPR juga akan mengawal putusan MK tersebut.
“Sebenarnya (Pasal 7) konstitusi UUD NRI 1945 sudah mengatur tentang masa jabatan presiden bahwa masa jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan,” kata Syarief Hasan di Surabaya, Senin (6/2/2023).
Menurut Syarief, MK telah menegakan konstitusi dengan mengeluarkan amar putusan terhadap permohonan Partai Berkarya yang menginginkan presiden dua periode boleh maju menjadi calon wakil presiden.
“Memang sudah seharusnya konstitusi ditegakkan,” ujarnya di kutip onetv.com
Dengan putusan MK ini, kata politikus senior Partai Demokrat ini, masa jabatan presiden hanya sampai lima tahun atau hanya sampai 2024.
“MPR akan mengawal putusan MK ini. Kita harus menegakan konstitusi,” tuturnya.
Dia menjelaskan, perubahan masa jabatan presiden hanya bisa dilakukan melalui amendemen UUD, sedangkan lembaga yang bisa melakukan amendemen dan menetapkan UUD hanya MPR.
Dalam beberapa kesempatan pimpinan MPR menegaskan tidak ada rencana amendemen UUD pada periode ini.
Henri / postn