Setidaknya harus memiliki rencana bisnis yang tepat sebagai upaya transformasi usaha dari informal

Jakarta, posindonennews

Sekurang-kutangnnya Usaha menengah dan kecil setidak-tidaknya mereka harus berbadan hukum, karena usaha berkaitan denag pajak pengasilan.

Jika usaha tidak berbadan hukum sangat lambat dan cara pengontroling dari Pemda agak sulit. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai para pelaku UMKM

Setidaknya harus memiliki rencana bisnis yang tepat sebagai upaya transformasi usaha dari informal ke formal, yang tidak cukup hanya dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Tentu nanti business plan untuk yang mikro mungkin lebih sederhana, business plan untuk usaha kecil bisa lebih baik lagi, usaha menengah bisa lebih kompleks,” kata Menkop dalam acara pemberian apresiasi kepada relawan Garda Transfumi (Transformasi Formal Usaha Mikro) di Jakarta, Rabu.

Teten menyatakan terdapat tiga keuntungan bagi pelaku UMKM yang memiliki rencana bisnis, yaitu pertama, memudahkan para investor perbankan membantu UMKM. Kedua, UMKM dapat lebih mengetahui kapasitas usaha mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkan usahanya.

Terakhir, membantu pemerintah lebih presisi dalam membuat kebijakan yang dibutuhkan para pelaku UMKM baik dari sisi pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

“Tentu setiap usaha UKM herus mempunyai badan hukum, apa lagi memakai merek tentu, tidak menjiblak nama orang lain, jika produk sama, nama sama dan yang punya ini akan merugikan usaha yang petama”, kata teten

henry/netty/pn/ant