Pemerintah berupaya akan menertibkan usaha makanan harus mengklaim, bahwa usaha makan
Jakarta, posindonennews
Pemerintah berupaya akan menertibkan usaha makanan harus mengklaim, bahwa usaha makan haruslah Status Halal, karena Negara Muslim juga akan melakukan hal sama, di kitif antara, jumat, (26/11)
Status halal ini harus di terbitkan di pemerintah dan melalui Kementerian Perindustrian fokus untuk mendorong tumbuhnya kawasan industri halal seiring dengan potensi yang berkembang di Indonesia dan global,
Status halal yang diperkuat melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperolah Surat Keterangan Pembentukan Kawasan Industri Halal.
“Melalui Permenperin 17/2020, telah mendongkrak percepatan pembangunan kawasan industri halal di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko SA Cahyanto melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Eko mengemukakan saat ini telah terbangun tiga kawasan industri halal, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur dan Bintan Inti Halal Hub.
“Kawasan ini telah menangkap potensi investasi industri halal global. Kami memberikan apresiasi kepada ketiga perintis pembangunan kawasan industri halal di Indonesia tersebut,” ujarnya.
Kata Eko SA Cahyanto, barang kali yang di rencanakan oleh pemerintah kawakasan indutri status hal yang wajar, karena pemerintah akan gampang mengontroling perindutrian makanan. “kami berharap seperti itu, namun status halal adalah makanan yang termasuk sehat, bisa siapa saja bisa mengkomsusi produksi tersbut”, katanya.
henry/netty/pn
