Siswa SMK Pujangga Tidak Bisa Ikut Ujian Karena Belum Bayar SPP Bulan November
TANGERANG, posindonesianews.id – Sangat disayangkan sikap sekolah yang terkesan arogan soal administrasi. Pasalnya salah satu murid tidak bisa mengikuti ujian semester pertama dikarenakan adanya tunggakan biaya SPP 1 (satu) bulan. Pihak sekolah tidak memberikan kartu untuk mengikuti ujian semester pertama, padahal selaku wali murid sudah membayarkan biaya (SPP, Biaya Praktek, dan Tabungan Wajib) pada tanggal 17 Nopember 2023. Yang belum dibayar hanya SPP bulan November saja.
Seharusnya pihak sekolah tidak mencederai hati seorang murid apalagi secara langsung membunuh karakter hanya karena persoalan SPP, jelas ini tindakan sekolah yang tidak dapat dibenarkan. Sejatinya pihak sekolah menjadi panutan bagi siswanya.
“Dedi selaku paman siswa tersebut sangat menyayangkan sikap sekolah yang terkesan arogan tidak mau harmonis dengan walimurid apalagi ini warga lingkungan, pasalnya jarak sekolah yang beralamat di jalan raya kampung teureup RT 05/02 desa Sukaharja kecamatan Sindang jaya kabupaten tangerang dengan rumah murid hanya berjarak 250 meter.
“Jika saya perhatikan sekolah tersebut sering melakukan hal-hal seperti ini kepada murid, padahal setiap pembukaan PPDB sekolah itu selalu membuat slogan dengan kata-kata manis seperti madu yang tertulis di spanduk sekolah namun faktanya tidak seperti kenyataan setelah siswa tersebut diterima.” katanya.
“Saya meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang maupun Dinas Pendidikan Provinsi Banten harus melakukan evaluasi baik kepada sekolah negeri maupun swasta. Jangan sampai gara-gara hal seperti ini anak bangsa malu dan enggan melanjutkan pendidikan karena melihat sikap arogan pihak sekolah yang semakin liar,. Tentu ini PR buat pemerintah,” tambah Dedi.
Imas Hilatunnisyah, SH.MH.MM.M.SI selaku pemerhati pendidikan dan juga pendiri lembaga Advokasi Artis Indonesia (LAAI) meminta Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan untuk segera mengevaluasi dan mengaudit laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diturunkan ke Yayasan Mitra Yasmi/SMK Pujangga, apakah sudah disalurkan secara benar atau belum.
Tentu hal ini sudah diatur berdasarkan Kepmenristek Nomor 154 Tahun 2023 tentang besaran dana Bos tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah. Apa jangan – jangan laporan yang dibuat sekolah fiktif,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi media via WhatsApp, Ade selaku pemilik yayasan/SMK Pujangga, mengatakan anak tersebut dapat mengikuti ujian jika orangtua/walinya ke sekolah hari ini.
“Kalo orang tua/wali nya kesekolah hari ini sy pastikan anak ikut ulangan hr ini pula, untuk orang tua yg tdk ke sekolah, siswa ulangan susulan sesuai jadwal. Jadi semua siswa pun pasti ikut ulangan hanya waktu berbeda. Kita juga tidak ingin menghambat masa depan siswa. Terima kasih,” katanya membalas WhatsApp massage radaronline.id, Senin (27/11/2023)
Hingga berita ini diterbitkan, ujian semester yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023, siswa bernama Kiki Farid Ariski tidak bisa mengikutinya dikarenakan dirinya merasa malu belum memiliki kartu peserta ujian.
Dengan adanya peristiwa ini, pihak keluarga akan melaporkan pihak sekolah ke PJ Gubernur Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. (Redaksi)
