Bagi masyarakat wajib pajak yang sudah Jatuh Tempo, Bapenda Kota Tangerang himbau segera bayar Pajak dan Selesaikan pembayaran PBB nya

Tangerang Kota, posindonesianews.id

Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengingatkan kepada para wajib pajak untuk menyelesaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengatakan, sesuai ketentuan Pemkot Tangerang, jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada 30 September 2022.

“Kami mengingat kembali kepada para wajib pajak yang hingga saat ini belum membayar kewajibannya pajak PBB-P2 untuk segera menyelesaikan pembayarannya,” ujarnya, Rabu (16/11/2022).

Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengatakan, peraturan wajib pajak PBB P2 diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan PBB P2 dan kepada Wajib Pajak

“Wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran melalui konter BJB, Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak, BJB Digi, Ovo.

Dan linkaja jadi tidak perlu bersusah payah jauh-jauh datang untuk bayar pajak karena diera digital seperti saat ini sudah banyak menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi”, katanya.

Kiki kembali menambahkan kata” masyarakat wajib pajak juga bisa mendapatkan informasi pajak dan tata cara pembayaran pajak serta keterlambatannya dengan mendatangi gerai.

Gerai yang juga disediakan disetiao ajang arau event event yang digelar oleh pemkot seperti acara acara dikecamatan kecamatan dan lainya.

Jadi semakin pleksible dan mudah dalam bertransaksi.ujar nya

Bagi wajib pajak yang membutuhkan informasi terkait pajak PBB P2 serta BPHTB dapat datang langsung ke pusat layanan pajak PBB-P2 dan BPHTB di Mall Pelayanan Publik, Unit Pelayanan Teknis Timur, Unit Pelayanan Teknis Barat.

“Kita juga di akhir tahun ini masih membuka pelayanan demi pelayanan kepada masyarakat kota tangerang baik dalam pengurusan BPHTP serta pengurusan berkas berkas lainya, Kecuali pelayanan PBB kita sudah tidak menerima lagi karena sudah kita tutup kepengurusanya, dan baru akan kembali dibuka terkait pengurusan dan penerimaan berkas PBB nanti dibulan januari awal tahun 2023 mendatang.

“Pajak yang telah dibayar masyarakat akan dikembalikan lagi ke masyarakat melalui realisasi program pemerintah daerah. Jadi, membayar pajak daerah ikut membantu program kemajuan pembangunan daerah,” tukasnya (rj-pn)