Jika, terdapat dalam pengelolaan anggaran tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh Pemkot
Cilegon – posindonesianews.id
Pomkot Cilegon akan bekerjasama dalam memonitoring dan pengawasan dengan pihak KPK.
Jika, terdapat dalam pengelolaan anggaran tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh Pemkot, pihaknya KPK bisa langsung koordinasi sama SKPD.
Baca juga : Kini GS telah di bawah ke tahanan KPK, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami akan menciptakan kinerja SKPD akan terarah dalam OPD’, kata Helldy Agustian pada Konfersi Walikota Cilgon.
Menurutnya, Kota Cilegon berhasil menduduki peringkat pertama hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) se-Provinsi Banten pada November 2022 ini. Dikutip bantenhit
“Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya Pemerintah Kota Cilegon dalam melakukan evaluasi dan perbaikan”, ujarnya Helldy Agustian pada Konfersi
Baca juga : Pelaku begal di Cirebon kejam, dan tak segan-segan ia mencelakai korban saat beraksi
Pemkot Cilegon atas sistem tata kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
MCP merupakan program yang dikembangkan KPK untuk memonitor capaian kinerja program pencegahan korupsi.
Adapun monitoring ini dilakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
“Sebelumnya, pada bulan Agustus lalu diketahui 6 area intervensi MCP di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon masih berada di tingkat terendah se-Provinsi Banten”, ujarnya Helldy Agustian
Henry / grs / Deni / Deni / postn
