Pemerintah tidak boleh dagang apalagi sampai mencari utung di balik kesusahan masyarakat

Ribka saat rapat kerja Komisi IX DPR RI

Jakarta, posindonesianews.id

“Pemerintah tidak boleh dagang apalagi sampai mencari utung di balik kesusahan masyarakat. sudah tidak ada pekerjaan, pengasilan dan tidak punya uang. sampai-sampai masyarakat membeli sivaksin yang di jual ke indonesia”, hal ini dikatakan Ribka Dari komisi IX DPR-RI Jakarta, rabu (13/01) kemarin dan di kutip antara.

boro-boro masyarakat sampai-sampai membeli suntikan vaksin sampai harga Rp.500.500, 1.000.000, 1500.000 dan bahkan sampai 2.000.000, Pernyataan Politikus PDIP Ribka Tjiptaning yang ogah disuntik vaksin covid-19 asal China, Sinovac masih menjadi pro kontra di masyarakat, pasti masyarakat saya keberatan membeli vaksin. 

Kini, anggota Komisi IX DPR itu malah menyebut vaksin Sinovac sebagai barang rongsokan. “Kebetulan saya punya banyak teman di China, sebetulnya Sinovac ini, istilahnya barang rongsokanlah di sana. China sendiri sudah jarang pakai Sinovac sebenarnya,” ujar Ribka saat rapat kerja Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1). di kutip dari Antara.

Alih-alih mengimpor barang dari China, ia jutru berharap Indonesia lebih mengutamakan vaksin ketimbang dalam negeri yang sedang dibuat, bahkan ekonomi Indonesia saat ini di ambang kebangrutan. semua anggaran belanja pembangunan, ekonomi, tenagakerja sudah tidak bijak lagi.

Banyka hal yang harus perlu, ketimbang membeli vaksin prodak luar. yakni Vaksin Merah Putih. “Kenapa Merah Putih tidak kita seriuskan lagi?” jelasnya.

untuk tahun 2021 ini harus ada pemulihan Ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan di hilngkan masyarakat itu ketakutan demi laparnya, dan lahan pekerjaan dan hasil pekerjaan masyarakat sudah tidak menentuh, kondisi sekarang ini pihak pemerintah harus banyak membuat produk sendiri ketimbang membeli.

“Kalau sudah ada niat untuk membli, berarti negara sudah berbisnis dengan rakyat”, katanya

Ribka turut menyinggung pernyataan yang menolak divaksin. Ia menjelaskan, alasan dirinya menolak divaksin tak lain karena faktor keamanan.

Lanjut iakatkan, Awas loh, jangan ada paksaan terhadap pada rakyat mentri kesehatan. bisa-bisa menkanggar Hak Azasi Manusia (HAM) jangan sampai masyarakat menjadi korban untuk menguntungkan orang lain. ini juga masuk pada OTT oleh KPK.(henri/pn)