Bakesbangpol Provinsi Banten Gelar Sosialisasi Dan Diseminasi Kebijakan Bidang Organisasi Kemasyarakatan
SERANG, posindonesianews.id – Ratusan orang perwakilan dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) se Provinsi Banten mendapatkan pencerahan terkait keormasan dalam acara “Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Bidang Organisasi Kemasyarakatan” yang dihelat oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Banten, Senin (20/5/2024).
Acara yang dilaksanakan di Aula Tb. Suwandi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang menghadirkan narasumber Agus Prihandono, SH, MHum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Banten, dan Yodie Indrawan dari Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam paparannya, Yodie Indrawan menyampaikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dan diharapkan dapat disampaikan melalui peran Ormas.
“Pemerintah tidak dapat menjangkau langsung seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan program – program pemerintah. Disinilah peran Ormas diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikannya kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Yodie juga menyampaikan bagaimana pemerintah berupaya memperbaiki dan membuat kebijakan terkait Ormas. Dari segi hukum dan aturan hingga pada peningkatan kapasitas dan kualitas peran Ormas.
Senada dengan Yodie, Agus Prihandono dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Banten juga memaparkan tentang posisi Ormas dalam tatanan hukum. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota Ormas, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan hal – hal yang dilarang dilakukan oleh Ormas dan anggotanya.
Ditekankan juga agar Ormas mencantumkan pasal pengawasan dan penyelesaian sengketa internal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Ini penting sekali agar ketika ada sengketa dalam tubuh Ormas, dapat diselesaikan dengan mekanisme internal sesuai AD/ARTnya,” ungkap Agus.
Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa di internal Ormas, kata dia, maka pemerintah tidak harus menjadi pihak yang harus turun tangan dalam penyelesaian sengketa di tubuh Ormas.
“Mekanisme penyelesaian sengketa dalam tubuh Ormas ada 3 cara. Yang pertama, mekanisme internal. Yang kedua, mediasi. Dan yang ketiga Mekanisme Pengadilan,” tuturnya.
Pesta Tampubolon, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Kabupaten Tangerang yang menjadi peserta Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Bidang Organisasi Kemasyarakatan itu mengaku bahwa acara semacam itu diharapkan lebih sering lagi dilaksanakan mengingat manfaatnya yang memberikan pencerahan bagi Organisasi Kemasyarakatan. Namun, dia berharap tidak hanya sosialisasi. Perlu juga pelatihan dalam berbagai bidang.
“Saya berharap agar pemerintah memberikan tidak hanya sosialisasi dan diseminasi, tetapi juga pelatihan berbagai hal yang dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota Ormas,” katanya usai mengikuti acara. (red)
