DPR MEMINTA PRESIDEN MENEGUR MENTRINYA TERKAIT STEAMENT NYA YANG MENGATAKAN SOAL PENUNDAAN PILPRES 2024
pascabanten/nasional
Pernyataan Bahlil Lahadalia itu menunjukkan yang bersangkutan tidak memahami konstitusi negara ini,” kata Luqman lewat keterangan tertulis, Senin, 10 Januari 2022.
Menurut dia, Bahlil harus membaca UUD 1945. Pasal 7 UUD 1945 menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.
Dia melanjutkan Pasal 6A UUD 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan melalui pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 22E UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB ini mengatakan konstitusi tidak mengakomodasi penambahan masa jabatan Presiden. Menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden, kata dia, sangat tidak masuk akal dan mengada-ada. Menurut dia, penyelenggaraan pemilu justru bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi. Jelas itu!” ujar dia.
Menurut dia, upaya menunda penyelenggaraan pemilu 2024 agar tidak terjadi pergantian presiden atau wakil presiden, sebagai tindakan inkonstitusional, anti demokrasi dan melawan melawan rakat
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan rata-rata pelaku usaha berharap Pilpres 2024 ditunda. Dia mengatakan pelaku usaha mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.(rip/co.pn)
