Budi Pembina Abdesi Kecamatan Teluknaga, Bahwa pengunaan dana Desa harus tranfaran

Tangerang, posindonesianews.id

Budi Pembina Abdesi Kec Teluknaga, Kab. Tangerang mengatakan bahwa kepala desa harus melakukan dana desa harus transfaran dan terbuka, akuntabel, rabu (22/02).

“Sesuai amaat undang-undang bahwa dana desa yang di gulirkan dari anggaran APBN melalui APBD, sebesar Rp 2 Milyar pertahun harus jelas pengunanya”, katanya Budi melalui Whatsapp

Jika tidak tran Sparan ini akan ada dugaan-dugaan dari publik, bahwa dana desa tidak tepat sasaran.

Untuk memastikan dana desa yang di nseleswengkan pasti ada alur dari tim pemeriksaan seperti ispektorat, BPK dan Intansi yang sudah di atur oleh Pemkab Tangerang,

Menurut Informasi dari LMB, bahwa Dugaan Milyaran Dana Desa dugaan sementara ada penyelewengan akan di laporkan ke APH.

Heboh Kades Pantura Kabupaten Tangerang akan di laporkan ke Kejaksaan
Kota Tangerang.keterkaitan penggunaaan dana Desa yang di gelontorkan pemerintah pusat tiap tahun.

Ketua umum LMB (Lentera Masyarakat Banten) ‘Lis Sugianto’ akan melaporkan sejumlah kepala desa se Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, terhadap Aparat Penegak Hukum atas tuduhan dugaan penggelapan dana desa tahun anggaran 2022.

Tuduhan tersebut berdasarkan bukti bukti atas dugaan penyalah gunaan dana desa yang di duga di lakukan sejumlah kepala desa. Menurut Sugi, hampir di setiap desa se kecamatan Teluk naga di duga terjadi penyelewengan Anggaran Dana Desa.

“Pada tanggal 22 November desa se kecamatan Teluknaga mengadakan penyuluhan hukum yaitu memakai Anggaran Pemberdayaan Masyarakat (APBDES) namun pada kenyataannya anggaran tersebut tidak diserap, di duga di pakai oleh oknum oknum kades untuk kepentingan pribadi,” ujar Lis, kepada jakartakoma.com.

Kata Sugi, terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M. Sehingga menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan.

Sugi menyampaikan, dari temuan nya mayoritas desa se kecamatan teluk naga di duga mengkorupsi Anggaran Dana Desa, setelah di lakukan investigasi di desa desa se kecamatan Teluk naga, juga mayoritas tidak ada pembangunan fisik di setiap desa.

Selain itu, kalaupun ada pembangunan, di lokasi tidak memakai papan anggaran. Harusnya dibuatkan karena terdapat informasi untuk publik.

“Kami sebagai organisasi masa, sangat miris dengan kejadian hal ini padahal anggaran 2021 dari pemerintah sudah turun ke desa desa, namun tidak di pergunakan sebagai mana mestinya untuk itu bukti bukti sudah kita pegang dan kita akan segera melakukan laporan ke Kejaksaan Tinggi Banten,” tegasnya.

Lanjut Kata Sugi, wujud dari pada pengelolaan Dana desa adalah dengan memberikan pengalokasian dana yang bertujuan untuk membangun desa, lebih dikenal dengan Dana Desa.
Kebijakan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 72 butir 1 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

“Desa se Kecamatan Teluk Naga dengan mengadakan penyuluhan hukum yaitu memakai anggaran APBDES namun pada kenyataannya anggaran tersebut tidak di bayarkan oleh sejumlah kades sampai hari ini, jelas Sugi,(23/02/2023).

Menjadi hak dan kewajiban bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desanya, dan untuk melaporkan jika ada dugaan penyelewengan dana desa dan pemotongan hak perangkat desa oleh kepala desa, masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum.

Saat dimintai pendapat oleh jakartakoma.com kepada Ketua ABDESI Kecamatan Teluk Naga Tangerang tentang tuduhan yang di sampaikan Lentera Masyarakat Banten, ‘Subur’ masih belum memberikan keterangan resmi, namun sudah mengingatkan Kades SE Kecamatan Teluk Naga.

Arfaiz / postn